1.Haiti
Kepolisian
masih terus menjadi faktor sentral korupsi di Haiti meski nyatanya
korupsi terjadi semua instansi pemerintah. Karena polisi juga merupakan
pejabat resmi yang sehari-harinya berurusan paling dekat dengan warga
masyarakat, korupsi di kepolisianlah yang berperan penting jadi
penyebab berubahnya sifat kehidupan sehari-hari di Haiti, merasuki
segenap lapisan masyarakat dan tata cara berbisnis di sana.
2.Myanmar
Di
Negara diktator yang kejam ini, di mana petinggi militer yang tegas
memerintah dengan tangan besi dan terus menindas masyarakat sipil di
semua aras, korupsi sudah menyebar luar. Biaya siluman dan pungutan
liar harus ditanggung rakyat bahkan demi memperoleh pelayanan dalam
hal-hal mendasar dari pemerintah.
3.Irak
Berlimpahnya
dana yang masuk bergulir di negara ini – khususnya dana kemiliteran dan
bantuan pembangunan kembali dari Amerika Serikat – sementara sebagian
besar struktur masyarakat sudah hancur, menjadi pemicu berjangkitnya
korupsi di semua tingkat. Di luar peristiwa penculikan dan uang
tebusannya, Transparency International menyatakan telah melakukan
penelitian di pertengahan pertama 2006 sewaktu dana yang diurus Badan
Koalisi Sementara (Coalition Provisional Authority) sudah banyak
terpakai dan tak lagi diperoleh. Maka pemerintah Irak saat itu sudah
mengurus keuangannya sendiri dan di situlah korupsi merajalela. Para
pebisnis internasional dari pelbagai negara yang mengelompok di Baghdad
harus menghadapi kenyataan bahwa urusan yang menyangkut uang, kredit
ekspor, kontrak serta sejumlah fungsi pemerintahan sehari-hari semuanya
jadi sasaran pungutan liar.
4.Guinea
Negara
ini selama 3 tahun terakhir mengalami krisis politik. Presiden yang
saat ini berkuasa, juga korup, sudah memerintah selama 20 tahun dan
tekanan dari masyarakat makin besar menuntut pergantian rezim.
Pemogokan umum selama sebulan baru berakhir bulan lalu. Masyarakat
mendesak presiden menunjuk perdana menteri baru. Transaksi-transaksi
paling kontroversial dan korup adalah yang menyangkut sektor
pertambangan, khususnya aluminium. Menurut penelitian TI, ada pendapat
sama di antara para pebisnis asing bahwa untuk bisa berbisnis di
Guinea, mereka harus “menyuap orang di puncak”.
5.Sudan
Ada
kejadian penting yakni digantinya perusahaan Kanada yang tadinya
menguasai pemboran minyak di Sudan (negara produsen minyak nomer 3
terbesar di Afrika), dengan sebuah perusahaan Cina yang
mengambil alih kontrak setelah pihak Kanada mendapati korupsi dan
pelanggaran HAM sudah begitu parah merajalela hingga sulit bagi
perusahaan untuk bekerja baik. Perusahaan Cina itu sekarang menangani
90% dari produksi minyak Sudan dan mengontrol penyaluran minyak lewat
jaringan pipa di Sudan selatan ke pelabuhan laut.
Pejabat-pejabat Cina menolak mengomentari situasi HAM di sana dan para petugas TI menyatakan Cina “tak terlalu risau akan keharusan menyuap pemerintah Khartoum.”
Pejabat-pejabat Cina menolak mengomentari situasi HAM di sana dan para petugas TI menyatakan Cina “tak terlalu risau akan keharusan menyuap pemerintah Khartoum.”
6.Republik Demokrasi Kongo
Tembaga
di daerah Katanga, sementara di bagian lain negara ini ada emas,
uranium dan terutama coltan (suatu material langka yang dipakai pada
chip di dalam setiap ponsel) semuanya itu terus memicu korupsi
merajalela di seantero negara ini. Pemilihan presiden baru hanya
sedikit pengaruhnya untuk bisa menghentikan korupsi maupun kekerasan
yang meletus lagi di pusat ibu kota Kinshasa. Sang presiden adalah
penerima utama upeti rutin yang dibayarkan perusahaan-perusahaan
pertambangan. Mereka bersedia mempraktekkan penyuapan yang jumlahnya
menggiurkan itu yang memang sudah menjadi endemi baik kini maupun dulu
semasa pemerintahan rezim salah satu pemimpin terkorup dalam sejarah
Afrika, yaitu Mobutu Sese-seko.
7.Chad
Chad
memperbaiki peringkat dari nomor 1 ke nomor 7 negara terkorup setelah
badan bantuan internasional, khususnya Bank Dunia, berupaya mengontrol
ketat salah satu penyelewengan paling memuakkan atas dana bantuan
kemanusiaan. Penghasilan dari pengoperasian jaringan pipa minyak
Chad-Kamerun yang biaya pemasangannya sebagian didanai Bank Dunia dan
dioperasikan oleh konsorsium Exxon Mobil-Led,
tadinya dimaksud untuk bantuan pangan bagi rakyat miskin di kedua
negara. Namun, 30 juta dollar diantaranya diselewengkan untuk membeli
senjata guna mempertahankan kekuasaan presiden Idriss Deby. Bank Dunia,
yang presidennya Paul Wolfowitz sangat malu oleh peristiwa itu,
menghentikan aliran dana lebih dari setahun yang lalu.
8.Bangladesh
Konflik
antara pemerintah dengan masyarakat sipil terus berlangsung seiring
masih terjadinya penindasan dan korupsi di seluruh jajaran
pemerintahan, terutama di kalangan pengadilan dan politik, yang sering
mengimbas ke sektor privat. Di bulan Maret, pemerintahan baru yang
didukung militer memenjarakan setidaknya 40 pimpinan terkemuka bisnis
dan pemerintahan dari dua parpol utama dalam apa yang digambarkan
sebagai kelanjutan pembongkaran kasus korupsi, namun para pejabat TI
hanya sedikit terkesan. Namun begitu, setelah 5 tahun berturut-turut
menempati urutan pertama negara terkorup, Bangladesh telah
menandatangani konvensi anti korupsi PBB dan kini memperbaiki peringkat
ke no.8
9.Uzbekistan
Negara
ini adalah yang paling korup diantara 5 bekas Republik Soviet dan kini
makin terbenam dalam kisruh korupsi dan kerusuhan – tak henti-hentinya
terjadi gejolak dan konflik di bawah apa yang oleh kementrian luar
negeri AS digambarkan sebagai pemerintahan otoriter presiden Karimov,
seorang petinggi komunis yang masih bertahan dari rezim lama.
Pemerintahan dengan keras menindas oposisi namun sekaligus membiarkan
maraknya korupsi yang sudah merasuki masyarakat luas, termasuk jajaran
eksekutif. Penyuapan diperlukan sewaktu mengurus apa saja, mulai dari
agar bisa diterima di suatu institusi pendidikan sampai agar mendapat
keputusan yang dikehendaki dalam perkara pelanggaran lalu lintas atau
tuntutan hukum.
10.Guinea Ekwator
Sebagai
salah satu produsen minyak terkecil dunia, negara ini juga termasuk
yang terkorup. Tapi, mungkin karena desakan perusahaan minyak besar
yang beroperasi di sana, khususnya Exxon Mobil, ada sedikit perbaikan
meski presiden Teodoro Obiang Nguema yang korup masih berkuasa.
Sekarang memang sudah kian mungkin melakukan bisnis secara layak pada
dasarnya, asalkan orang setuju bahwa 30% dari semua dana, termasuk laba
minyak, langsung masuk kantong Nguema. Begitulah disana sistem
korupsinya kini lebih rasional dan teratur dibandingkan sebelumnya yang
nyaris bagai anarki total.
0 komentar:
Posting Komentar